Kepala Pusat Peracangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul Foto : Runi/mr

Kepala Pusat Peracangan Undang-Undang Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan kepada DPRD Kota Yogyakarta, terkait perlu adanya kajian dalam implementasi Peraturan Daerah (Perda). Menurutnya, terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan dalam kajian Perda. Pertama, kajian subtansi Perda harus dilakukan oleh Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda).

“Kedua, diperlukan evaluasi terhadap peraturan pelaksanaan Perda. Ketiga, diperlukan adanya perhatian terhadap faktor-faktor di luar norma yang ada" jelas Sensi, sapaan akrabnya, usai menerima konsultasi DPRD Kota Yogyakarta, di Gedung Sekretariat Jenderal dan Badan Keahlian DPR RI, Senayan, Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Lengkapnya, Sensi memberi contoh, sarana dan budget diperlukan dalam melaksanakan Perda. Di samping itu, ia juga membahas tentang rencana penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang DPRD, dimana RUU ini akan mengatur hak dan kewajiban serta mekanisme kerja Anggota DPRD.

“RUU tentang DPRD ini dimaksudkan memang untuk membuat DPRD itu lebih independen, lebih menggambarkan sebagai lembaga perwakilan yang tidak tertutup agar seolah-olah berada dibawah eksekutif,” pungkas Sensi.

Karenanya, Sensi mengatakan pembentukan peraturan perundang-undangan tidak boleh keluar dari ketentuan yang lebih tinggi, baik secara vertikal dan horizontal. Dan ia berharap DPRD bisa menjadi lembaga politik, dan lembaga perwakilan yang sama dengan DPR RI. (hnm,tfn/sf)